Tag Archives: keputusan mahkamah konstitusi

KPU Sepakat Koreksi DPT Pilpres

hasiltescapres190509

ketua kpu abdul hafiz anshary (ANTARA/Widodo S. Jusuf)

KPU Sepakat Koreksi DPT Pilpres

Jakarta,(ANTARA News) – Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menyepakati usulan capres Jusuf Kalla dan Megawati Soekarnoputri untuk mengoreksi dan menyisir bersama Daftar Pemilih Tetap (DPT) pilpres, sementara untuk usulan penggunaan KTP untuk memilih, KPU menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi.

“Kami telah sepakat untuk mengoreksi bersama dan menyisir DPT untuk menemukan pemilih ganda, pemilih yang telah meninggal namun tercantum, nama TNI Polri aktif atau daftar yang tidak jelas identitasnya dan pemilih yang di bawah 17 tahun dan belum menikah,” kata Anshary dalam jumpa pers bersama JK dan Megawati di kantor KPU, Jakarta, Senin.

Menurut Anshary, KPU pusat sudah menginstruksikan KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk menyisir kembali DPT.

“Kami juga memerintahkan jajaran KPU untuk memberikan `soft copy` DPT kepada tim kampanye dan foto copy DPT kepada saksi,” katanya.

Dalam menyisir DPT itu, Anshary mengatakan untuk mencari pemilih ganda dalam DPT harus dilihat nomor induk kependudukan (NIK) apakah orangnya sama atau berbeda. “Kalau sama maka wajib dicoret, kalau tidak ya tidak apa. Saya harapkan paling lambat selesai Selasa (7/7) besok untuk menyisirnya,” kata Anshary.

Mengenai usulan kedua capres itu untuk menggunakan KTP untuk ikut memilih dalam pilpres, Anshary mengatakan pihaknya tidak bisa memutuskan hal itu karena terbentur UU nomor 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan UU 22/2007 mengenai penyelenggaraan pemilu.

“Secara pribadi saya setuju, tetapi penerapannya terbentur dengan UU pilpres dan KPU dibatasi UU 22/2007 penyelenggara pemilu, yang mengamanatkan agar dalam pembuatan aturan KPU menjabarkan UU bukan bertentangan. Kesimpulannya, kita tunggu keputusan MK yang dijadwalkan Senin (6/7) sore ini,” katanya.

Menurut Anshary, dirinya setuju jika KTP dipakai untuk dapat memilih dalam pilpres karena setiap warga negara yang memenyuhi syarat harus bisa menggunakan haknya.

“Tetapi KPU tidak bisa melanggar UU. Kalau seandainya disetujui, maka KPU akan segera menyiapkan surat edaran dan logistiknya,” kata Anshary.

Sementara itu Megawati menyambut baik tanggapan KPU untuk bersama-sama memperbaiki DPT dan juga bisa menerima jawaban KPU yang harus berpegangan pada UU mengenai usulan menggunakan KTP.

“Kami akan terus memroses data itu bersama-sama dan juga kami akan menunggu hasil keputusan dari MK sore nanti,” katanya.

Mega dalam kesempatan itu juga mengajak capres lain yaitu Susilo Bambang Yudhoyono untuk ikut membahas persoalan DPT ini.(*)

KPU, KPU berita, KPU kini, KPU dunia, KPU asia, KPU malaysia, KPU melayu, KPU indon, KPU indonesia, KPU kl, KPU foto, KPU gambar, KPU terkini, KPU web, KPU harian, KPU baru, KPU bf1, beritabf1, berita bf1, berita kini, beritakini, berita malaysia, berita indon, berita indonesia, berita dunia, berita harian, berita majalah, berita baru, berita asia, berita artis, berita hiburan, berita kawan, berita politik

Pertamina Tetap Harus Jadi BUMN Nonterbuka

10

Pertamina Tetap Harus Jadi BUMN Nonterbuka

JAKARTA – Pemerintah diminta untuk mempertahankan status PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN nonterbuka.

Pasalnya, jika Pertamina berubah status menjadi perusahan terbuka, dikhawatirkan Pertamina akan semakin berorientasi pada profit (profit oriented) ketimbang melayani kebutuhan masyarakat terutama di daerah yang masih sulit di akses distribusi BBM-nya.

“Kalau Pertamina profit oriented, siapa nantinya yang akan melayani masyarakat? Pertahankan dulu status Pertamina, jangan terburu-buru jadi Tbk,” ujar Mantan Anggota Komisi VII DPR Alvin Lie, dalam acara Workshop Bisnis Hilir Minyak dan Gas Bumi Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi, di Hotel Nikko, Jakarta, Selasa (13/10/2009).

Kekhawatiran ini berdasarkan pengalaman dari apa yang terjadi pada BUMN yang menjadi perusahaan terbuka, yaitu Perusahaan Gas Negara (PGN). Awal mulanya PGN ditugaskan untuk melayani gas kota, namun setelah menjadi perusahaan terbuka yang berorientasi pada pembangunan transmisi gas, program gas kotanya menjadi keteteran.

Oleh karenanya, pemerintah diminta untuk menjaga eksistensi Pertamina sehingga Pertamina dapat menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat sesuai dengan UUD 1945 pasal 33.

Adapun untuk menjaga keuangan Pertamina, pemerintah harus menjaga beban keuangannya dengan mencairkan dana subsidi secepatnya agar kondisi keuangan sehat sehingga dapat menjalankan tugasnya.

“Pencairan dana subsidi sering terlambat, Pertamina juga harus memberi utang. Pemerintah harus konsekuen, Pertamina diberi modal secukupnya untuk menjalankan tugasnya sebagaimana semestinya,” pungkasnya.

Pertamina, Pertamina kini, Pertamina terkini, Pertamina terbaru, Pertamina baru, Pertamina Pertamina, gambar Pertamina, foto Pertamina, video Pertamina, biodata Pertamina, biografi Pertamina, sejarah Pertamina, web Pertamina, berita terkini, berita terbaru, berita penting, berita dunia, berita Pertaminaia, berita malaysia, berita melayu, berita indon, berita indonesia, berita kl, berita tv, berita Pertaminaan, berita gay, berita artis, berita hiburan, berita sukan, berita ekonomi, berita sains, berita teknologi, berita kesihatan, berita sejarah, berita politik, berita bf1, dunia, Pertaminaia, malaysia, melayu, indon, indonesia, foto, gambar, terkini, web, Pertaminaan, baru, macam-macam, Bf-1