Komisi XI Tuding Pemerintah Ingin Lindungi Century

Komisi XI Tuding Pemerintah Ingin Lindungi Century

7

Komisi XI Tuding Pemerintah Ingin Lindungi Century

JAKARTA – Komisi XI DPR menuding bahwa pemerintah ingin melindungi penyelamatan Bank Century. Hal tersebut diketahui karena pemerintah masih ingin mempertahankan pasar peralihan (Pasal 30 dan 31) dalam RUU Jaring Pengaman Sistim Keuangan (JPSK).

“Pemerintah menginginkan ada payung hukum lain untuk melindungi penyelamatan Bank Century setelah RUU JPSK yang kita buat batal untuk disahkan,” ungkap Ketua Pansus RUU JPSK Hafiz Zawawi di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa dini hari (29/9/2009).

Hafiz mengaku dalam RUU JPSK tersebut ternyata ada dua pasal yang menjadi perdebatan antara anggota dewan dan pemerintah.

Pemerintah mengusulkan Pasal 31 yang isinya adalah setelah RUU JPSK disahkan, Perppu Nomor 4 Tahun 2008 dinyatakan tdak berlaku lagi. Itu berarti pemerintah menyisipkan pasal yang menyatakan Perppu tentang JPSK tersebut masih ada hingga RUU JPSK disahkan.

“Padahal Perppu itu sudah jelas-jelas ditolak oleh Komisi XI pada 17 Desember 2008. Namun pemerintah masih enggan mencabut Perppu tersebut meski DPR sudah tegas menolak,” jelas Hafiz.

Dalam surat keputusan yang diajukan ke Rapat Paripurna DPR Nomor LG 01.02/9319/DPR/RI/XII/2008 mengungkapkan bahwa Perppu itu sudah ditolak oleh DPR.

Ada tiga fraksi (FPDIP, FPAN dan FPBR) yang menolak, dua fraksi (FPG dan FPKB) belum dapat menyetujui, tiga fraksi (FPPP, FPDS, dan FPSI) yang memerlukan pendalaman lebih lanjut. Sementara fraksi yang menginginkan Perppu itu tetap ada hanya FPD dan FPKS.

Sementara pasal 30 menegaskan soal tanggung jawab Komite Stabilisasi Sistem Keuangan (KSSK) yang dilimpahkan ke Forum Stabilisasi Sistem Keuangan (FSSK).

“Kedua pasal ini yang mengganjal RUU JPSK untuk disahkan. Namun pemerintah ngotot untuk tetap mempertahankan kedua pasal itu karena akan dijadikan landasan untuk penyelamatan Bank Century,” katanya.

Sebenarnya RUU JPSK ini ingin disahkan oleh DPR sebagai payung hukum untuk menghadapi krisis finansial. Namun karena ada sisipan untuk menyelamatkan Bank Century, semua jadi mentah.

Hafiz mengaku akan menyerahkan hasil kesepakatan rapat panitia kerja DPR di Komisi XI tadi malam untuk diserahkan ke Komite II hari ini bahwa tidak terjadi kesepakatan pada RUU JPSK yang akan disahkan. Hafiz bersama anggota dewan yang lain hanya menunggu hasil audit interim dari BPK yang akan diserahkan  sebelum masa tugas DPR lama berakhir.

Tuding Pemerintah, Tuding Pemerintah kini, Tuding Pemerintah terkini, Tuding Pemerintah terbaru, Tuding Pemerintah baru, Tuding Pemerintah skandal, gambar Tuding Pemerintah, foto Tuding Pemerintah, video Tuding Pemerintah, biodata Tuding Pemerintah, biografi Tuding Pemerintah, sejarah Tuding Pemerintah, web Tuding Pemerintah, berita terkini, berita terbaru, berita penting, berita dunia, berita asia, berita malaysia, berita melayu, berita indon, berita indonesia, berita kl, berita tv, berita harian, berita gay, berita artis, berita hiburan, berita sukan, berita ekonomi, berita sains, berita teknologi, berita kesihatan, berita sejarah, berita politik, berita bf1, dunia, asia, malaysia, melayu, indon, indonesia, foto, gambar, terkini, web, harian, baru, macam-macam, Bf-1